JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan terus berupaya mengembangkan produksi sawit baik hulu maupun hilir. Di antaranta dengan memperkuat kolaborasi dalam melakukan peremajaan sawit rakyat, menambah fasilitasi sarana prasarana perkebunan dan mengembangkan SDM perkebunan.
Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono mengatakan bahwa kolaborasi yang dimaksud adalah melibatkan banyak pihak, termasuk menguatkan sinetgitas dengan Komisi IV DPR RI, BPDPKS, petani dan lembaga lainnya.
"Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan subsektor perkebunan, dalam pengembangannya sawit dihadapkan berbagai tantangan. Dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas sawit rakyat, pemerintah bersinergi dengan BPDPKS, melaksanakan program PSR dengan pendanaan bersumber dari BPDPKS," ujar Kasdi, Senin, 30 Januari 2023.
Kasdi mengatakan, sawit merupakan produk unggulan Indonesia yang dapat mendongkrak perekonomian nasional. Selain itu, produksi sawit juga mendukung penguatan ekspor dan menambah nilai ekonomi bagi masyarakat.
"Sawit adalah produk unggulan kita dan merupakan penyangga utama ekspor kita," ujarnya.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyampaikan bahwa tantangan petani sawit saat ini adalah dinamika harga TBS dan kondisi tanaman tua. Karena itu, dia berharap, peremajaan sawit menjadi solusi dalam memperbaiki ekonomi petani.
"Melalui FGD ini diharapkan dapat memperoleh masukan yang kondusif sebagai bahan masukan dalam menyusun kebijakan pemerintah," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Perkebunan Kementan, Andi Nur Alam Syah, mengatakan bahwa peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi sangat penting karena mampu mendukung ketersediaan dan keberlanjutan sawit Indonesi ke depan.
"Sudah saatnya mengganti tanaman tidak produktif dengan tanaman baru. Tentunya, dalam pelaksanaan perlu didukung dengan sarana dan prasarana (Sarpras) yang mumpuni, harus cepat dilakukan demi meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan mutu perkebunan kelapa sawit," katanya.
Andi Nur menambahkan, seiring dengan berjalannya PSR dan pengimplementasian Sarpras tersebut, pemerintah juga sangat perlu meningkatkan kualitas SDM sawitnya melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, agar hasilnya dapat lebih maksimal lagi.
"Kita juga perlu melakukan riset atau penelitian yang dapat mempermudah keberlangsungan sawit dengan tetap menjaga mutu berkualitas baik, mulai dari hulu hingga hilir," katanya.
Perku diketahui, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 833 tahun 2019 tutupan kelapa sawit nasional mencapai 16,38 Juta Ha dengan komposisi 53% Perkebunan Swasta, 42% Perkebunan Rakyat, dan sisanya 5% Perkebunan BUMN Pemerintah. Dari total luasan kelapa sawit rakyat seluas 6,94 Juta Ha terdapat potensi areal yang dapat diremajakan seluas 2,8 Juta Ha dengan komposisi luasan Plasma dan Swadaya 2,29 Juta Ha, Plasma PIRBUN 0,14 Juta Ha, dan Plasma PIR Trans/PIR KKPA 0,37 Juta Ha.
Target PSR setiap tahunnya sebesar 180.000 ha, untuk rencana target PSR 2023 dengan pola 1 (100.000 ha) direncanakan akan dilaksanakan pada 21 provinsi dan 115 kabupaten, sedangkan untuk pola 2 (80.000 ha), dengan beberapa Perusahaan.
