Semarang (6/2) - Pemerintah melakukan percepatan serta menyiapkan skema penyerapan gabah petani untuk mencegah harga gabah petani jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) saat panen raya. Demikian dikatakan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dalam Rapat Koordinasi Serap Gabah Petani Tahun 2018, di ballroom hotel Crowne Plaza, Semarang, Jawa Tengah.
"Malam ini kita berkumpul dari 7 provinsi menghadapi panen raya. Kita bentuk tim khusus Sergap (Serap Gabah Petani). Kita lakukan percepatan untuk membantu petani, kita tak boleh membuat petani rugi" ujar Mentan.
Dalam pelaksanaan Program Sergap ini, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kementerian BUMN, Kementerian Desa & PDT, Bank BRI, Bulog, TNI, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) di tujuh provinsi daerah lumbung pangan dan juga di luar tujuh provinsi serta kabupaten yang harganya akan jatuh dibawah harga HPP.
Pemerintah telah menyiapkan model pembelian, skemanya, di luar kualitas kita bisa beli, sesuai dengan HPP, fleksibilitas di atas HPP 10 persen kita beli, serta melalui jalur komersil juga. Ketentuan tersebut sudah dikukuhkan melalui penandatangan MoU antara Mentan, KSAD, Dirut Bulog, serta Mendes PDT, sehingga sudah bisa mulai bergerak besok. “Untuk target Sergap pada puncak panen raya ini, sebesar 2,2 juta ton beras, bukan gabah. Dalam bentuk gabah, kurang lebih 4,4 juta ton. Hal ini dilakukan dalam kurun waktu Februari hingga Juni, 2 kali lipat dari tahun lalu” tegas Mentan.
Menyikapi harga gabah yang rendah di tingkat petani, namun tinggi di pasaran, Mentan menyatakan bahwa memang hal itulah yang perlu ditelaah bersama. "Kami sudah diskusi dengan Satgas Pangan, serta KPPU. Harga gabah di tingkat petani di Sukabumi sebesar Rp.3.800,- turun 33 persen. Tetapi harga beras hanya turun 3 sampai 4 persen, seharusnya linier turun 30 persen, ya minimal 20 persen turun di beras, itu sudah baik, tetapi kami terima laporan turunnya hanya 3-4 persen, sekitar Rp.625,-/Kg” ujar Mentan. “Ini harus kita lihat bersama, karena ini untuk kepentingan orang banyak, kepentingan konsumen, kepentingan petani harus kita jaga" tambahnya.
Menjelang panen raya, ada beberapa Provinsi yang berpotensi mengalami penurunan harga, antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah , Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, serta Sumatera Selatan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor. Pertama, daerah tersebut merupakan lumbung pangan, produksinya lebih besar. Kedua, sudah waktu panen raya. Ketiga, sudah memasuki musim hujan. Faktor-faktor itulah yang biasanya membuat harga jatuh di bawah HPP.
Tapi, pemerintah tidak tinggal diam, langsung bekerja sebelum terjadi. Sekarang, penurunan harga di tingkat petani sudah terjadi, tetapi belum seluruhnya. Potensi turunnya harga, dilihat dari pengalaman tahun lalu, biasanya turun di bawah HPP, dan pemerintah tidak ingin hal tersebut terulang.
"Mengenai berapa HPP yang ditetapkan, sebenarnya kita tidak perlu cerita HPP, karena ada fleksibilitas, ada komersil, jadi semua beras petani bisa dibeli. Intinya petani jangan dirugikan" jelas Mentan. “Selanjutnya, untuk mengantisipasi sawah yang terdampak banjir, pemerintah telah menyiapkan asuransi, hal tersebut pertama dalam sejarah, yang dulunya tak pernah ada” ungkap Mentan.
"Lahan petani yang sudah tercover asuransi, kalau tidak salah tujuh ratusan ribu hektar, dari target 1 juta. Tahun ini pun target 1 juta. Asuransi terus kita berikan, bahkan berkembang untuk sapi. Sapi sudah ada yang terima asuransi” tegas Mentan. "Kita sudah siapkan infrastruktur, kita sudah perbaiki irigasi, menyiapkan eskavator. Kita siapkan infrastruktur ini tiga tahun dan kita lanjutkan terus." lanjutnya.
"Jadi sekarang petani kita manjakan. Manjakan dengan program. Itulah pemerintahan Jokowi-JK", ujar Mentan saat mengakhiri penjelasan.
