SUMUT - Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI bersama Direktur Jenderal Perkebunan dan Bupati Batu Bara melakukan kunjungan kerja meninjau Perkebunan Sawit Rakyat di Desa Laut Tador, Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara pada Jum'at, 15 September 2023.
Dalam rangka mendorong peran perkebunan sawit rakyat, saat ini telah didorong Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) melalui pendanaan Badan Perhimpunan Dana Perkwbunan Kelapa Sawit (BPDPKS). PSR merupakan upaya peningkatan produktivitas melalui penggantian tanaman tidak produktif dengan benih yang berkualitas, serta juga dilakukan upaya memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit rakyat.
Sejak tahun 2017, program PSR telah dilaksanakan di 21 provinsi dan 123 kabupaten sentra kelapa sawit dengan target seluas 180.000 hektar per tahun sesuai arahan Komite Pengarah BPDPKS.
“Kegiatan ini dimaksudkan untuk meninjau kebun Peremajaan Sawit Rakyat Gapoktan Tani Mandiri Desa Laut Tador, Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara, dalam upaya peningkatan produktivitas melalui penggantian tanaman tidak produktif dengan benih yang berkualitas,” ujar Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah (15/09).
Andi Nur menambahkan untuk di Provinsi Sumatera Utara dengan target 12.700 ha dan realisasi sampai 13 September 2023 mencapai 1.434 ha (11,3%) ini masih terus berproses dan tentunya ini menjadi sebuah kerja keras semua pihak kedepan untuk dapat mencapai kekurangan dari target. Peran dari pemerintah daerah, kementerian Lembaga serta perusahaan sebagai mitra harus berkolaborasi untuk dapat merealisasikan target PSR di Sumut khususnya di Kabupaten Batubara.
"Kita sudah dengar langsung dari Ketua Kelompok Tani, bahwasannya tanaman kelapa sawitnya pada bulan ke 28 sudah panen, hari ini sudah masuk bulan ke 30. Hasilnya luar biasa, ini harus menjadi contoh untuk kelompok tani lainnya, jangan takut untuk ikut PSR," ucapnya.
"Untuk masa tumbang chipping sampai dengan tanaman berbuah, kami Dirjenbun dan BPDPKS sedang mengkaji dan mengusulkan ada program insentif, semoga usulan dapat di terima oleh Komite Pengarah BPDPKS dalam waktu dekat ini," pinta Andi.
Andi menambahkan untuk memberikan kemudahan bagi perkebunan sawit rakyat yang masih produktif namun belum optimal, telah di dorong program sarana prasarana perkebunan kelapa sawit seperti pupuk, pestisida, mesin pertanian, alat transportasi, dan lain sebagainya. Ini tentu sangat memberikan harapan besar bagi Pekebun sawit di saat kebutuhan akan pupuk semakin tinggi di saat harga pupuk belum stabil.
Selain itu, sambungnya, Ditjenbun juga tengah mengajukan program untuk menjadi salah satu insentif bagi petani, yakni kelapa sawit tumpang sari yang akan didanai oleh BPDPKS yang sifatnya voluntary bukan mandatory.
“Jadi petani sawit yang mau melakukan PSR bisa melakukan pilihan, menanam jagung kalau terbiasa menanam jagung. Kalau terbiasa menanam kacang akan menanam kacang atau ubi jalar,” jelas Andi.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin mengatakan pihaknya terus selalu memberikan wadah untuk aspirasi masyarakat dalam berkomunikasi kepada instansi terkait kebutuhan sarana perkebunan. Hal ini untuk membantu meningkatan hasil perkebunan yang dikelola.
"Mulai dari sekarang Bapak Bupati melalui Kepala Dinas harus sering turun langsung mengawal dan mendampingi petani, siapkan persyaratan agar usulan PSR dan sarpras nya dapat terealisasi," ujarnya.
Bupati Batu Bara, Zahir menambahkan Kabupaten Batu Bara siap mendukung PSR, saya akan kawal program ini. Saya tugaskan Kepala Dinas, Camat dan Kepala Desa harus bersama-sama mendorong petani yang kebunnya sudah berumur lebih dari 25 tahun untuk segera ikut program PSR.
"Banyak hal yang akan didapat oleh pekebun, kita jangan percaya isu-isu yang negatif. Potensi pendapatan dari kelapa sawit sangat besar, program ini harus mencapai target 500 ha syukur-syukur lebih dari target di Kabupaten Batu Bara ini", tutup Zahir.
