Jakarta (15/01/2018) - Di awal tahun 2018 ini, Kementerian Pertanian menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2018. Dihadiri oleh ribuan peserta mulai dari internal Kementerian Pertanian sendiri, dinas provinsi dan kabupaten/kota serta TNI AD dengan mengangkat tema "Mengangkat Kesejahteraan Petani".
Fokus rakernas kali ini bagaimana program-program dari Kementan mampu menyentuh langsung para petani, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup para pejuang pangan ini. Mekanisasi pertanian menjadi andalan untuk mendongkrak produksi komoditas pertanian khususnya komoditas strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Kepala Satgas Pangan Irjen Pol Setyo Wasisto turut hadir dalam rakernas kali ini menjabarkan bagaimana peranan satgas pangan sejak Mei 2017 terbentuk. Setyo ikut menganalisa bagaimana terjadi anomali harga yang harusnya terbentuk dari supply dan demand tak berlaku untuk beberapa kasus di pasar.
Setyo sempat menjabarkan seperti kasus cabai yang sempat melambung di awal tahun 2017. "Pasokan cukup, tetapi kenapa harga melambung tinggi.
Setelah diadakan penyidikan, ternyata ada keterhambatan di sektor distribusi. Harga sampai menyentuh 200 ribu rupiah. Seperti diketahui, kita sudah tindak 1 orang di Solo 3 orang di Semarang. Setelah itu harga turun menjadi sekitar 40 ribu", jabar Setyo.
Beberapa peran yang selama ini telah dijalankan oleh Satgas Pangan yakni penegakkan hukum di bidang pangan, memberikan pembinaan, masukan-masukan kepada stakeholder terkait, serta pencegahan.
Sejak 7 Mai 2017 hingga 8 Januari 2018, satgas pangan telah melakukan penindakan yang terbagi menjadi 2 jenis yakni bahan pokok dan non bahan pokok. Untuk komoditas sudah terjadi penindakan atas 169 kasus dengan 185 tersangka untuk komoditas beras, bawang, cabai, daging sapi, daging ayam, ikan, minyak goreng, telur ayam, tepung terigu. Untuk non bahan pokok sudah ditindak 238 kasus dengan 194 tersangka seperti kasus pengoplosan gas.
Kinerja kemajuan pertanian Indonesia sangat didukung oleh sumbangsih berbagai elemen. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga turut andil secara tidak langsung dalam pengembangan pertanian di Indonesia. Wawan Wardiana, Direktur Litbang KPK, yang turut hadir dalam kegiatan ini menyoroti Akuntabilitas Anggaran dan Peningkatan Kualiatas Kebijakan dalam Pembangunan Sektor Pertanian.
Dengan anggaran di APBN yang tergolong besar, termasuk 10 Kementerian yang tergolong memiliki anggaran yang besar, Kementerian Pertanian sendiri telah bekerja sama dengan dengan KPK dalam beberapa kajian terakhir. Tercatat ada 10 kajian terakhir yang telah dilakukan oleh Litbang KPK dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas kebijakan.
Harapannya dengan bersinergi dengan berbagai pihak, penyelesaian berbagai masalah di bidang pertanian dapat dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh serta berlaku jangka panjang