Makasar (18/09) - Dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani asal ternak, serta meningkatkan daya saing menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), I Ketut Diarmita menyampaikan, pentingnya pemanfaatan sumberdaya lokal mempercepat peningkatan populasi ternak di dalam negeri. Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara pada Seminar Nasional Peternakan 3 Dies Natalis ke 61 di Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin Makassar, tanggl 18 - 19 September 2017.
Seminar dengan tema “Optimalisasi Sumberdaya Lokal pada Peternakan Rakyat Dalam Mendukung Program Peternakan Berkelanjutan” ini dihadiri oleh akademisi, praktisi, pemerintah dan stakeholder peternakan. Peserta seminar terdiri dari pemakalah sebanyak 74 judul yang berasal dari 23 institusi yang tersebar dari seluruh Indonesia.
Kegiatan ini merupakan salah satu media interaksi dan penyebarluasan informasi inovasi dan teknologi mutahkir dari kalangan akademisi, praktisi, pemerintah, dan semua stakeholder peternakan. Selain Dirjen PKH, pembicara lain yang hadir pada acara tersebut, yaitu: 1). Dr. Ir Syahruddin, M.Agrs.Sc (LIPI); 2). Prof. Dr. Ir. Moh Arifin, M.Sc (Dekan Fakultas Peternakan UNDIP); 3). Drh. Sulaksono Hadi (Kepala Balai Besar Veteriner Maros).
Pada kesempatan tersebut, Dirjen PKH memaparkan materi dengan judul “Kebijakan dan Program Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan (SDGH) Nasional”. I Ketut Diarmita menyampaikan kepada peserta Seminar agar Provinsi Sulawesi Selatan dapat mengembangkan dan melestarikan SDGH (Sumber Daya Genetik Hewan) yang sudah ditetapkan sebagai rumpun galur ternak. “Saat ini UPT Pusat dan UPTD ada beberapa yang sudah mengembangkan dan melestarikan SDGH yang sudah ditetapkan sebagai rumpun galur ternak,” kata I Ketut Diarmita.
I Ketut Diarmita menyampaikan, untuk mengembangkan dan menjaga pelestarian plasma nutfah atau SDGH, Menteri Pertanian sampai saat ini sudah menetapkan 20 wilayah sumber bibit. “Kabupaten Barru di Provinsi Sulsel merupakan salah satu wilayah sumber bibit untuk sapi Bali dan telah ditetapkan melalui Kepmentan Nomor 4437/Kpts/SR 120/7/2013 tanggal 1 Juli 2013,” ungkap I Ketut Diarmita. Lebih lanjut dijelaskan, tujuan pewilayahan sumber bibit antara lain untuk membentuk wilayah/daerah pemurnian ternak asli/lokal Indonesia, sehingga ternak asli/lokal Indonesia dapat lestari, mewujudkan dan menjamin ketersediaan bibit ternak baik secara jumlah maupun mutu.
“Pemanfaatan sumberdaya lokal ini penting, terutama untuk mendukung peningkatan populasi dan mutu genetik guna pemenuhan kebutuhan pangan hewani asal ternak, sehingga Indonesia memiliki daya saing dalam menghadapi MEA,” kata I Ketut Diarmita. “Untuk itu, dalam pengembangan usaha peternakan, kita perlu mengoptimalkan ternak lokal dengan memanfaatkan segenap potensi lokal yang ada yaitu lahan, pakan, teknologi, keswan, dan kesmavet,” tambahnya.
Lebih lanjut, I Ketut Diarmita menyampaikan, kebijakan pengembangan sapi saat ini adalah untuk peningkatan populasi, sehingga share produksi daging lokal meningkat, diiringi dengan meningkatnya kemampuan ekspor dan bertambahnya usaha sapi berskala usaha komersil. “Untuk itu, perlu merubah pola peternakan rakyat dari yang semula hanya sebagai usaha sambilan menjadi usaha pokok,” kata I Ketut Diarmita.
I Ketut Diarmita mengatakan, pondasi untuk menuju swasembada daging sapi tahun 2022 yaitu dengan percepatan peningkatan populasi sapi khususnya jumlah indukan sapi sebagai basis sumber produksi, melalui: 1). Impor Indukan; 2). Penguatan ternak lokal dengan Inseminasi Buatan dan Kawin Alam; 3). Penguatan UPT Perbibitan (7 UPT Perbibitan) dengan menghasilkan bibit sapi/kerbau yang berkualitas, serta 4). Dengan menekan jumlah pemotongan betina produktif. “Selain itu juga Pemerintah mendorong investor swasta untuk menginvestasikan modalnya di dunia peternakan dalam skala besar,” tambahnya.
“Untuk itu, Provinsi Sulawesi Selatan kedepan diharapkan dapat menjadi lumbung ternak dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki,” ucap I Ketut Diarmita. “Kita berharap kedepan pulau Sulawesi (Sulsel, Sulteng, Sulbar, dan Sulut), menjadi lumbung ternak lokal baik untuk ternak ruminansia maupun unggas, sehingga bisa menjadi penopang bagi negara-negara tetangga seperti Filipina, Papua Nugini, dan Timor Leste,” kata I Ketut Diarmita.
Menurut I Ketut Diarmita, sesuai Rencana Kerja tahun 2018, Ditjen PKH akan membuat instalasi pengembangan ternak seluas 1 juta hektar di berbagai lokasi seperti Sulsel, Sulteng, Sulbar, Kalsel, dan Jayapura. “Untuk itu, diminta kepada masing-masing Pemda untuk mempersiapkan 1.200 hektar (1000 ha pastura dan 200 ha hijauan pakan ternak untuk rumput dan leguminosa),” himbaunya.
“Apabila instalasi pengembangan ternak ini dikembangkan menyerupai BPTU HPT Padang Mangatas, dan memperoleh pengawasan dari UPT Pusat maupun UPTD, maka diharapkan 10 tahun kedepan Indonesia bisa menyaingi negara lain,” ungkap I Ketut Diarmita. “Kunci keberhasilan dalam usaha peternakan (komitmen, disiplin, dan integritas), sedangkan prinsip dalam pengembangan usaha peternakan (SDM, sarana prasarana, pakan, produksi, air, dan penyakit),” tambahnya.
Menurut I Ketut Diarmita, rencana pemerintah akan mengadakan penambahan indukan impor pada TA 2018 sebanyak 15.000 ekor dan akan didistribusikan ke tujuh UPT perbibitan pusat dan UPTD. UPT tersebut diharapkan dapat menggembangkan sapi impor dan hasil anakkannya akan didistribusikan ke kelompok.
“Saya berharap Sulawesi Selatan bisa berkembang peternakannya dan memiliki UPTD perbibitan seperti BPTU Padang Mangatas,” kata I Ketut Diatrmita. “Hal ini tentunya dapat memanfaatkan dari dukungan aspek geografis, budaya, dan ekonomi yang dimiliki oleh wilayah ini,” ucapnya. “Dengan pemanfaatan sumber daya lokal tersebut, kita harapkan akan dapat mendukung percepatan peningkatan pasokan daging sapi di dalam negeri, sehingga Indonesia dapat mengurangi impor dan tidak ketergantungan dengan negara lain,” tambahnya mennjelaskan.
Contact Person:
Ir. Fini Murfiani, MSc. (Plt. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen PKH)
