Jakarta - Kementerian Pertanian menerima anugerah Predikat Kepatuhan terhadap Standar Layanan Publik Tahun 2016 untuk kategori Kementerian. Penghargaan Kepatuhan Tinggi Zona Hijau ini diberikan berdasarkan penilaian Ombudsman RI terhadap pelayanan yang diberikan Kementerian Pertanian kepada masyarakat.
Penghargaan diserahkan langsung Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai disaksikan Wakil Presiden RI, M Yusuf Kalla, diterima Kepala Badan Karantina Pertanian, Banun Harpini yang hadir mewakili Kementerian Pertanian di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Rabu (7/12).
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengapresiasi pemberian penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas capaian kinerja yang telah diraih selama ini.
“Semuanya itu membuktikan bahwa bila kita bekerja serius, tidak sia-sia, akan mendapat penghargaan dari pemerintah dan juga masyarakat,” tegas JK. Setidaknya, ada tiga hal yang harus dipenuhi di dalam memenuhi standar pelayanan menurut JK, yaitu kecepatan, kualitas dan biaya. Kasus korupsi akan berkurang bila PNS mampu melaksanakan ini.
Ombudsman RI memberikan penghargaan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik ini pada 11 kementerian, 10 lembaga negara, 13 pemerintah provinsi, 15 pemerintahan kabupaten dan 16 pemerintahan kota. Lebih khusus Kementerian Pertanian meraih zona hijau setelah dilakukan penilaian pada 56 unit pelayanan Kementerian Pertanian, diantaranya 54 unit pelayanan Badan Karantina Pertanian, PPVT, dan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman.
Terdapat 10 variabel penilaian yang menjadi fokus Ombudsman RI, yaitu diantaranya standar pelayanan, maklumat layanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana dan prasarana fasilitas. Selain itu terdapat pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja, visi misi serta motto pelayanan, atribut, dan pelayanan terpadu. Pada tahun 2016 ini, Ombudsman melakukan penilaian terhadap 11.462 produk layanan publik, 2.232 unit layanan, 2.232 responden penyelenggara, dan 5.486 responden pengguna jasa.
