Jakarta, -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Poernama (Ahok) menggelar Rapat Koordinasi Pangan di Kantor Kementerian Perdagangan untuk memastikan seluruh hasil produksi petani terserap dan harga di masyarakat tidak bergejolak.
"Rapat tadi berlangsung singkat tapi kami bertiga sudah bersepakat membuat beberapa strategi untuk pengendalian harga barang-barang kebutuhan pangan strategis dan juga memastikan semua hasil produksi dari petani terserap semua," ujar Mendag usai rapat di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (15/08) sore.
Mendag mengapresiasi kinerja Mentan dalam memproduksi pangan yang terus meningkat, namun sayang prestasi ini belum memberikan dampak penurunan harga yang signifikan. Di dalam kesepakatan tersebut, juga akan dilakukan pemangkasan rantai pasok pangan yang selama ini dianggap terlalu panjang.
"Kinerja Menteri Pertanian ini sangat hebat dalam upaya peningkatan produksi. Saya menyaksikannya sendiri dengan turun ke lapangan bersama melihat hasil petani yang berlimpah, Di Jawa Barat dan Jawa Tengah semua gudang Bulog penuh. Begitu juga bawang merah yang sangat berlimpah. Permasalahan terdapat pada supply chain yang menyebabkan harga tinggi di masyarakat," ujar Mendag.
Mendag menjelaskan, saat ini rantai pasok di Indonesia mencapai 8-9 rangkaian, maka pemerintah akan berupaya memangkas 4-5 rantai pasok sehingga harga pangan yang sampai ke Jakarta dapat ditekan tidak terlalu tinggi.
"Caranya adalah dengan melakukan penyerapan bahan kebutuhan pokok dalam jumlah besar dari petani langsung oleh Perum Bulog. Barang yang diserap oleh Bulog kemudian akan langsung dikirim ke Jakarta dan harus diserap oleh PD Pasar Jaya agar langsung mengisi stok bahan pangan di pasar-pasar rakyat. Di PD Pasar Jaya, Pak Ahok juga memiliki sistem tata niaga tersendiri yang bagus," jelas Mendag.
Untuk menekan harga pangan, lanjut Mendag, pihaknya akan menetapkan floor price atau harga beli dari petani oleh Bulog. Nantinya akan ditetapkan 14 komoditas yang akan ditetapkan floor price-nya yaitu beras, kedelai sebagai bahan baku, tempe, cabai, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, serta ikan segar, dalam hal ini bandeng, ikan kembung, dan tongkol/tuna/cakalang.
"Namun saat ini baru empat komoditas yang akan diprioritaskan yakni beras, gula, bawang merah, dan daging sapi. Sementara untuk selling price (harga jual ke masyarakat) akan ditetapkan oleh Kemendag dan Kementan. Saat ini sedang digodok dan pada minggu ini juga akan segera ditetapkan. Dengan demikian akan ada intervensi di pasar di seluruh DKI Jakarta. Harga eceran akan seperti yang kita harapkan," jelas Mendag.
Pada kesempatan yang sama, Mentan mengatakan, dengan adanya intervensi pasar ini diharapkan harga bahan pangan yang sampai ke Jakarta tidak akan terlalu jauh disparitasnya dengan harga beli di tingkat petani. Karena telah menghilangkan keberadaan makelar atau biasa dia sebut middle man yang selama ini dianggap sebagai penyebab utama melambungnya harga pangan.
"Selama ini ada anomali pasar yang disparitas harganya hingga 300 persen. Misalnya kita beli bawang dari petani harganya 14 ribu rupiah per kilogram, sampai Jakarta bisa mencapai 30 ribu – 40 ribu rupiah per kilogram, nantinya harus di bawah 25 ribu per kilogram. Begitu juga dengan daging yang didrop ke PD Pasar Jaya harga maksimal 80 ribu per kilogram, ini sesuai arahan Bapak Presiden. Jadi harapannya nanti harga-harga kebutuhan pangan strategis tersebut akan bisa dikendalikan karena enggak ada lagi middle man. Kita bangun struktur pasar baru," kata Mentan.
Mentan menekankan, harus ada intervensi terhadap pasar sehingga dapat menyebabkan kestabilan harga komoditas pangan untuk masyarakat. Dikehendaki kedepannya jika sudah berhasil, intervensi tersebut dapat diterapkan untuk pasar-pasar lainnya di seluruh DKI dan pada akhirnya di seluruh Nusantara.
Sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Poernama (Ahok) yang terlebih dahulu meninggalkan rapat sempat mengatakan, pihaknya siap membantu pemerintah pusat dalam upaya-upaya mengendalian harga pangan. Khusus untuk wilayah DKI, Ahok menegaskan sudah membuat tata niaga baru terkait komoditas pangan dan sudah memiliki instrumennya.
"Kita siap bantu upaya pengendalian harga pangan, tadi juga sudah disepakati bertiga. DKI kan punya PD Pasar Jaya, jadi itu bisa dijadikan instrumen untuk mengatur tata niaga pangan," pungkasnya.
