Presiden RI Joko Widodo memimpin Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2016 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (04/08)
Pada Rakornas VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah 2016 dilaksanakan dengan mengusung tema 'Memperkuat Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah Guna Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Pembenahan Tata Niaga Pangan'.
Pada sambutannya Presiden meminta kepada para kepala daerah agar memperhatikan angka inflasi. Ia mengingatkan, pertumbuhan ekonomi memang penting tetapi inflasi juga perlu mendapatakan perhatian.
“Kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi inflasi tinggi berarti ya tidak ada apa-apanya, setiap tahun ke tahun harus ada kesadaran bahwa inflasi harus dikendalikan,” demikian ungkap Presiden.
Presiden juga menginstruksikan kepada para pemimpin daerah yang belum memiliki Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) segera membentuknya. “Kalau bisa ada anggaran untuk pengendalian harga. Sehingga begitu bergejolak langsung bisa dilakukan intervensi,”
Guna mendukung pertumbuhan ekonomi, Presiden kembali meminta kepada para pemimpin daerah agar jangan membiasakan melakukan keterlambatan realisasi dan segera mengeluarkan anggaran APBD. “Bulan Mei di APBD masih 246 trilyun, bulan Juni 214 trilyun, kalau keluar semua akan mendongkrak naik,” jelas Presiden.
Berkaitan dengan permasalahan pada distribusi pasokan bahan pangan sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi dan permasalahan inflasi, Presiden menjelaskan dengan contoh harga bawang di daerah seperti di Brebes berkisar 12 ribu, namun ketika sampai di pasar perkotaan dapat mencapai 24 ribu, untuk hal tersebut Presiden meminta distribusi bahan pangan agar segera diperbaiki dengan dukungan semua unsur yang berkait.
“Menteri harus detail, jangan monoton ngga akan dapet hasil, harus dilihat secara rinci permasalahannya apa,” katanya lagi.
Presiden melihat beberapa inovasi yang telah dilakukan di beberapa daerah. Untuk Jawa Timur, Presiden mencontohkan intervensinya terdapat pada sisi transportasi, dan di Jakarta intervensinya pada sisi harga. Harga daging yang dijual di luar pasar intervensi berkisar Rp.110 s.d. 120 ribu, namun dapat dijual oleh Gubernur DKI yang bekerjasama dengan stakeholdernya dengan kisaran harga Rp.39 ribu.
Lebih lanjut Presiden meminta pada jajaran Polres, kejaksaan, bank dan pemda agar setiap saat secara rutin melakukan peninjauan dan pengecekan ke tempat-tempat gudang penyimpanan bahan-bahan pokok agar tidak terjadi penimbunan ataupun kekurangan stok pangan.
Presiden memberikan gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi dan fluktuasi inflasi, agar para pelaksana pemerintahan berhati-hati, jangan bangga terhadap yang pertumbuhan ekonomi jika tidak bisa mengendalikan inflasi. Presiden mencontohkan pertumbuhan ekonomi pertama sebesar 6% dan inflasi 8,6%, dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kedua sebesar 5,3% dan inflasi 4,9%, opsi yang kedua lah yang dipilih, karena dengan keadaan inflasi yang lebih rendah berarti daya beli rakyat tinggi dan memiliki kemudahan untuk menjangkau harga pasar.
Diakhir sambutannya Presiden menunjukkan negara Malaysia pada 2015 yang inflasinya sebanyak 2,1% dan Singapura yang minus 0,54%. Amerika Serikat 0,12% dan Eropa 0,04%. Sedangkan Indonesia tahun 2014 memiliki angka inflasi sebesar 8,36%, dan di tahun 2015 dapat menekan inflasi menjadi 3,35 persen, dan di tahun 2016 dan kedepannya diharapkan dapat kembali ditekan.
Selain Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Rakornas TPID dihadiri juga oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardjojo, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tjahjo Kumolo, Seskab Pramono Anung, Pimpinan dan Anggota DPR RI, Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia.
